Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menuntut pemerintah untuk segera merombak sistem koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman bencana alam di Indonesia.
posisi strategis Indonesia yang berada di jalur cincin api menuntut kesiapsiagaan nasional yang jauh lebih terintegrasi dan responsif.
puan menegaskan bahwa Badan Nasional Penanggulangan bencana (BNPB) wajib memegang kendali penuh sebagai komando utama dalam setiap operasi penanggulangan di lapangan.Instruksi tersebut disampaikan Puan usai memimpin Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II,Senayan,selasa (8/9/2026).
Ia mendorong pemerintah untuk mengaktifkan kembali pola penanganan terpadu yang terbukti efektif dalam memangkas hambatan birokrasi saat terjadi bencana.
Pimpinan DPR RI berkomitmen segera mendesak pemerintah agar mengadopsi skema koordinasi tersebut demi meningkatkan efektivitas respons darurat.
Lebih jauh, Puan menyoroti pentingnya perumusan langkah strategis jangka panjang yang melampaui sekadar evakuasi atau pemadaman api.
Pemerintah harus memberikan perhatian serius pada mitigasi dampak sosial yang kerap terabaikan pascabencana.
Kelangsungan pendidikan anak-anak yang terganggu akibat bencana menjadi salah satu prioritas utama yang menuntut solusi cepat.
Selain itu, penanganan masalah kesehatan masyarakat seperti penyakit ISPA akibat dampak bencana harus segera diprioritaskan.
Puan menegaskan bahwa pemulihan kondisi sosial masyarakat merupakan tanggung jawab berkelanjutan yang tidak boleh diabaikan oleh negara.
