Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita nursanty, menuntut pemerintah merancang Standar Nasional Indonesia (SNI) yang tidak memberatkan para pekebun kecil.
Standardisasi tersebut harus tetap mampu menjawab tantangan pasar global tanpa mengorbankan keberlangsungan usaha petani skala kecil.
Pernyataan ini disampaikan Evita dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja SNI bersama para akademisi di Gedung Nusantara I, Senayan, Selasa (8/9/2026).
Ia menyoroti beban berat yang harus dipikul petani dalam memenuhi syarat legalitas, ketertelusuran, hingga prinsip bebas deforestasi.
“Bagaimana desain SNI yang tetap memenuhi standar internasional tetapi sederhana, terjangkau, dan tidak menyebabkan perkebunan kecil tersingkir secara rantai pasok?” tegas Evita.
Politisi PDI-Perjuangan ini mempertanyakan kesiapan sistem dalam menanggung biaya pemetaan, pendampingan, hingga proses sertifikasi bagi pelaku usaha kecil.
Ia mengingatkan bahwa penetapan standar tidak boleh sekadar berfokus pada pemenuhan persyaratan administratif semata.
Kemampuan pelaku usaha dalam menjalankan seluruh rangkaian proses sertifikasi harus menjadi pertimbangan utama pemerintah.
Evita menegaskan bahwa standar yang bertujuan meningkatkan daya saing nasional jangan sampai berubah menjadi penghalang bagi petani kecil untuk bertahan di pasar.
Ia mendorong adanya mekanisme pendampingan konkret agar pekebun kecil mampu beradaptasi dengan regulasi yang berlaku.
“Standarnya harus tetap memenuhi tuntutan internasional, tetapi bagaimana kemudian kita membuatnya sederhana dan terjangkau?” pungkasnya.
