Surabaya – Komisi XI DPR RI mendesak jajaran Bea Cukai di Jawa Timur untuk segera melakukan diversifikasi sumber penerimaan negara.
Langkah ini diambil agar pendapatan daerah tidak terus-menerus bergantung pada sektor cukai rokok semata.
Instruksi tersebut disampaikan langsung oleh pimpinan kunjungan kerja spesifik, Mulyadi, saat menyambangi Kantor Bea Cukai Jawa Timur I dan Sidoarjo pada Jumat (28/8/2026).
Mulyadi menegaskan bahwa optimalisasi pendapatan harus berjalan beriringan dengan pembinaan intensif terhadap dunia usaha.
“Intinya Jawa timur sebagai bagian dari fokus penerimaan Bea Cukai, terutama dari industri rokok, kita mengingatkan konteks bukan saja masalah optimalisasi, tapi juga harus ada upaya pembinaan dan pengembangan,” ujar Mulyadi.
Legislator dari Dapil jawa Barat V ini menilai bahwa penindakan terhadap produk ilegal memang krusial, namun pencegahan melalui edukasi harus menjadi prioritas utama.
Tingginya angka pelanggaran di lapangan menjadi sinyal kuat bahwa sistem pembinaan yang berjalan selama ini belum maksimal.
“Kalau misalnya ada hal-hal yang sifatnya bisa memicu pelanggaran, artinya itu mengklarifikasi bahwa sistem pembinaan tidak maksimal,” tambahnya.
Pihaknya meminta Bea Cukai meningkatkan penetrasi informasi secara rutin agar pelaku usaha memiliki pemahaman mendalam mengenai regulasi kepabeanan.
Sinergi antar pemangku kepentingan di Jawa Timur dipandang sebagai kunci utama dalam menciptakan ekosistem bisnis yang taat aturan.
Mulyadi mengibaratkan upaya penggalian potensi negara layaknya seorang nelayan yang tidak boleh hanya terpaku pada satu jenis tangkapan saja.
“jangan hanya terfokus ke cukai,padahal ada potensi-potensi lain,dalam ilustrasi menjaring,jangan hanya ikan mas saja,padahal masih banyak ikan-ikan yang berpotensi untuk bisa masuk sebagai penerimaan negara,” pungkasnya.
Kunjungan kerja ini bertujuan memastikan kinerja Bea Cukai semakin optimal dalam menggali potensi ekonomi daerah demi mencapai target penerimaan Kementerian Keuangan.
