Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menuntut pemerintah segera mengambil langkah taktis untuk menanggulangi krisis kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang kian mengkhawatirkan.
Lonjakan titik panas akibat kemarau panjang dan fenomena El Niño kini telah memicu kabut asap pekat yang membahayakan kesehatan masyarakat luas.
Puan menekankan urgensi penerapan sistem satu kendali yang mengintegrasikan upaya pemadaman, perlindungan kesehatan, hingga penyaluran bantuan bagi warga terdampak.
Status zona merah kini disematkan pada wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat seiring dengan masifnya sebaran titik api di kawasan tersebut.
Dampak destruktif bencana ini telah melumpuhkan berbagai sektor vital, mulai dari roda ekonomi, aktivitas pendidikan, hingga kelancaran transportasi publik.
Puan mendesak adanya sinergi lintas sektoral yang lebih solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta para pengelola kawasan hutan.
Kecepatan respons di lapangan menjadi faktor krusial untuk menekan biaya pemadaman sekaligus meminimalisir perluasan kerusakan lingkungan yang lebih masif.
Terkait aspek penegakan hukum, Puan memberikan dukungan penuh atas penyegelan 21 badan usaha di tujuh provinsi yang lahannya terindikasi menjadi sumber api.
Transparansi mengenai sanksi dan proses hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab harus terus dikawal agar publik mendapatkan akses informasi yang jelas.
DPR RI berkomitmen melakukan pengawasan ketat melalui lintas komisi yang membidangi sektor kehutanan, kesehatan, hingga penegakan hukum.Negara wajib menyusun peta jalan pencegahan yang komprehensif guna memutus rantai bencana tahunan ini secara permanen.
Puan menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan Karhutla menjadi rutinitas bencana yang diwariskan kepada generasi mendatang.
