Jakarta – Pemerintah didesak segera melakukan pemetaan fungsi yang tegas antara Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) guna membenahi tata kelola industri sawit nasional.Wakil Ketua komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menilai langkah ini sangat krusial untuk mengakhiri tumpang tindih dalam proses standardisasi, sertifikasi, hingga audit di lapangan.Penyelarasan kedua instrumen tersebut dinilai mampu meringankan beban administratif yang selama ini menghimpit para pelaku usaha.
Desakan ini disampaikan Evita dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja SNI bersama sejumlah pakar akademisi di Kompleks Parlemen, Senayan, jakarta, Selasa (8/9/2026).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini secara spesifik mempertanyakan batasan teknis yang membedakan ruang lingkup SNI dengan persyaratan kepatuhan dalam ISPO.
Ia mendorong adanya integrasi sistem agar hasil sertifikasi SNI dapat diakui sebagai bagian dari pemenuhan syarat ISPO.
“Apakah hasil sertifikasi SNI nantinya dapat langsung menjadi bagian daripada pembuktian kepatuhan terhadap ISPO?” tanya Evita di hadapan para peserta rapat.
Integrasi sistem tersebut diyakini akan memberikan kepastian hukum sekaligus mendongkrak efisiensi operasional bagi industri sawit.
Evita berharap sinergi antara kedua standar ini mampu memperkuat daya saing komoditas sawit Indonesia di pasar global.”Yang kita harapkan adalah bagaimana SNI dan ISPO ini bisa saling menguatkan, bukan justru berjalan sendiri-sendiri,” tegas legislator dari Dapil Jawa Tengah III tersebut.
