Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, menuntut pemerintah segera memperkuat kapasitas mitigasi bencana geologi nasional secara menyeluruh.
Tuntutan ini mencuat sebagai respons atas rentetan erupsi gunung api yang mengguncang berbagai wilayah Indonesia pada Minggu (6/9/2026).
Meitri menekankan urgensi pembaruan sistem pemantauan, peningkatan akurasi data, serta pemetaan kawasan rawan bencana yang lebih komprehensif.
Sistem informasi kebencanaan harus beroperasi lebih responsif agar pemerintah daerah dan masyarakat mampu mengambil langkah antisipasi yang tepat.
Pemerintah sendiri telah menyiapkan anggaran sebesar Rp774,82 miliar bagi Badan Geologi dalam pagu anggaran Kementerian ESDM tahun 2027.
Dana tersebut diproyeksikan untuk memodernisasi instrumen pemantauan sekaligus merawat alat deteksi dini gunung api di seluruh penjuru negeri.
Efektivitas penggunaan anggaran harus terukur melalui peningkatan kualitas data serta kecepatan penyampaian informasi kepada publik.
Saat ini, perhatian utama tertuju pada Gunung Anak krakatau yang masih bertahan di Level III atau Siaga.
Erupsi yang berlangsung pada 4-6 September 2026 telah menyebarkan abu vulkanik hingga menjangkau Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, hingga Bengkulu.
Fenomena tersebut menjadi bukti nyata bahwa mitigasi bencana geologi menuntut koordinasi lintas sektoral yang solid.
Sinergi antara Badan Geologi, PVMBG, BNPB, BPBD, BMKG, dan Kementerian Perhubungan menjadi kunci utama dalam menghadapi dampak bencana lintas wilayah.Rantai informasi dari analisis ilmiah hingga kesiapsiagaan di lapangan harus dipastikan berjalan tanpa hambatan.
Meitri memandang penguatan mitigasi sebagai investasi jangka panjang untuk menekan risiko korban jiwa serta kerugian ekonomi.
Pembangunan ketangguhan masyarakat harus dilakukan secara konsisten tanpa menunggu eskalasi aktivitas vulkanik terjadi.
