Balikpapan – Komisi XII DPR RI menuntut pengawasan lebih ketat terhadap kualitas batu bara yang dipasok ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di seluruh indonesia.
Langkah preventif ini diambil guna mencegah kerusakan mesin boiler serta meminimalisir risiko pemadaman listrik massal akibat penggunaan bahan bakar yang tidak sesuai spesifikasi.
Anggota Komisi XII DPR RI, Yulian Gunhar, menegaskan bahwa setiap mesin pembangkit memiliki standar nilai kalor yang sangat spesifik untuk menjaga performa operasional.Ketidaksesuaian kualitas batu bara yang masuk ke ruang bakar berpotensi menurunkan efisiensi mesin hingga memicu ancaman *blackout*.
“Kalau mesin kapasitasnya 4.200 kalori, tapi yang dimakan 3.600 atau 3.400, tarikannya lambat sehingga terjadi gangguan kerusakan,” ujar Gunhar saat memimpin kunjungan kerja spesifik di Balikpapan, Kamis (17/9/2026).
Politisi PDI-Perjuangan ini mencium adanya potensi kerugian negara akibat manipulasi data antara dokumen pembayaran dengan kualitas fisik batu bara yang diterima.
Ia menduga terdapat selisih nilai kalor yang signifikan antara material yang ditagihkan dengan batu bara yang dikirim ke pembangkit.
“Invoicing-nya masuk 42, dibayar PLN dan negara, tapi batu yang dikirim bisa 38 atau 36,” ungkapnya.
gunhar menekankan bahwa pengawasan di titik penerimaan menjadi sangat krusial karena audit forensik mustahil dilakukan setelah batu bara berubah menjadi abu.
Senada dengan hal tersebut, Anggota Komisi XII DPR RI, Syarief Fasha, menyoroti maraknya praktik pencampuran atau *blending* batu bara berkualitas rendah yang merugikan keuangan negara.
fasha mengingatkan agar PLN tidak membiarkan praktik curang ini terus berlanjut dengan membayar harga tinggi untuk kualitas yang tidak sesuai standar.
“Jangan sampai negara, dalam hal ini PLN, sudah membayar senilai harga tinggi, tapi yang dimasukkan itu kualitas rendah hasil *blending*,” tegas politisi Fraksi Partai NasDem tersebut.
komisi XII DPR RI mendesak optimalisasi fungsi pengawasan pada unit pembangkit yang dikelola oleh Indonesia Power maupun Nusantara Power.Peningkatan pengawasan ini menjadi kunci utama dalam menjaga keandalan pasokan listrik nasional secara berkelanjutan.
