Surabaya – Pemerintah didesak untuk segera merombak strategi ekspor bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar tidak terjebak dalam seremonial pameran luar negeri semata.
Anggota Panitia Kerja Diplomasi Parlemen dalam perjanjian Perdagangan Internasional (DP3I) BKSAP DPR RI, Surya Utama, menegaskan bahwa akses pasar internasional harus mampu menjamin kontrak dagang yang berkelanjutan bagi pelaku usaha nasional.
Selama ini,efektivitas promosi dagang dinilai masih dangkal karena hanya mengandalkan jumlah partisipasi UMKM dalam ajang pameran atau *business matching*.
“Memang pembukaan akses pasar dan *business matching* untuk UMKM itu belum otomatis memasukkan ekspor yang berkelanjutan,” ujar Surya saat melakukan kunjungan kerja di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga,Surabaya,Kamis (17/9/2026).
politisi Fraksi PAN ini secara khusus menyoroti kerentanan skema konsinyasi yang sering kali membebani pelaku usaha kecil dengan biaya pengembalian produk yang tidak terjual.
Ia menuntut pergeseran indikator keberhasilan dari sekadar kuantitas partisipasi pameran menuju pencapaian nyata berupa transaksi ekspor yang konsisten.Surya mendorong DP3I untuk merumuskan tolok ukur konkret yang mampu memetakan peran pemerintah dalam mengawal UMKM hingga benar-benar bertransformasi menjadi eksportir mandiri.
Fenomena promosi dagang yang berakhir tanpa tindak lanjut kontrak jangka panjang menjadi catatan kritis yang harus segera dibenahi.
“Jadi, harus ada indikator yang menunjukkan bahwa UMKM itu benar-benar naik kelas menjadi eksportir, bukan hanya ikut *business matching* ke pameran di luar saja,” pungkasnya.
