Medan – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Robert Rouw, menuntut pemerintah pusat merombak total orientasi pembangunan sekolah dengan memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pemerintah diminta berhenti mengejar target kuantitas pembangunan fisik semata dan mulai fokus pada pemenuhan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.Robert menegaskan bahwa daerah yang paling membutuhkan harus menjadi prioritas utama dalam alokasi pembangunan fasilitas pendidikan.
Pernyataan tersebut disampaikan Robert saat memimpin Kunjungan Spesifik Komisi V DPR di medan, Kamis (17/9/2026).
Ia menekankan pentingnya peran pemerintah pusat dalam menjamin ketersediaan infrastruktur pendidikan yang layak di setiap kabupaten dan kota di wilayah 3T.
Politisi Fraksi Partai NasDem ini menyoroti kendala fiskal yang menghambat pemerintah daerah dalam menyediakan lahan luas untuk pembangunan sekolah.
Keterbatasan anggaran pendapatan daerah membuat pemerintah setempat kesulitan memenuhi syarat pembebasan lahan yang mencapai lima hingga sepuluh hektare.
Selain masalah infrastruktur, Robert mengkritik tajam akurasi data desil yang menjadi acuan penyaluran bantuan pendidikan saat ini.
Ia menemukan banyak ketimpangan di lapangan di mana warga mampu justru terdata sebagai penerima bantuan, sementara masyarakat miskin terabaikan.
Data yang disusun oleh Badan Statistik tersebut dinilai tidak lagi mencerminkan realitas ekonomi masyarakat di lapangan.
Pemerintah didesak segera melakukan pemutakhiran data secara responsif dengan melibatkan masukan dari pemerintah daerah.Keberhasilan program pendidikan nasional tidak boleh hanya diukur dari pemenuhan kuota angka pembangunan untuk menyenangkan pihak tertentu.
Pemerintah harus mampu menjabarkan secara transparan mengenai lokasi dan sasaran penerima manfaat agar pembangunan benar-benar tepat sasaran.
