Jakarta – Badan Anggaran DPR RI menuntut pemerintah mencantumkan indikator Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) secara eksplisit dalam dokumen RAPBN 2027.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Fredric palit, mengkritik penggunaan Indeks Kesejahteraan Petani sebagai indikator tunggal karena dianggap terlalu abstrak.
Dolfie menilai parameter tersebut gagal memotret realitas kesejahteraan masyarakat di sektor pertanian dan kelautan secara akurat.
Pernyataan tegas ini dilontarkan Dolfie dalam rapat kerja bersama pemerintah di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Selain masalah indikator, ia turut menyoroti absennya proyeksi penciptaan lapangan kerja baru serta target penanganan kemiskinan ekstrem dalam paparan pemerintah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadeaa merespons desakan tersebut dengan memastikan seluruh indikator yang diminta akan segera dimasukkan ke dalam dokumen pembahasan.
Pemerintah menetapkan target NTP pada kisaran 126-128 dan NTN di angka 106-110 untuk tahun 2027.
Terkait sektor ketenagakerjaan, pemerintah mematok target penyerapan tenaga kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang.
Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk menekan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai target nol persen.
Sebagai langkah nyata, anggaran ketahanan pangan dalam RAPBN 2027 telah dialokasikan sebesar Rp195,3 triliun.
Nilai tersebut mencatatkan kenaikan signifikan dibandingkan realisasi anggaran tahun 2026 yang berada di angka Rp190,9 triliun.
