Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto menuntut perombakan sistem mitigasi bencana gunung berapi secara terpadu demi memprioritaskan keselamatan nyawa warga sebagai hukum tertinggi negara.
Desakan tersebut ia sampaikan dalam forum Dialektika Demokrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Edi menekankan bahwa akurasi serta kecepatan arus informasi kebencanaan menjadi instrumen vital yang harus dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.
Ia menyoroti hambatan regulasi kawasan taman nasional yang kerap menghalangi pembukaan jalur evakuasi darurat.
Pemerintah didorong melakukan diplomasi aktif guna memastikan akses penyelamatan tetap tersedia meski berada di area konservasi.
Selain pembenahan infrastruktur,simulasi kebencanaan di lapangan harus dilakukan secara rutin dan konsisten.
Pemerintah daerah wajib memetakan kelompok rentan, mulai dari lansia hingga penyandang disabilitas, hingga ke level RT.
Edi secara tajam mengkritik pengembang properti yang sering mengabaikan zona bahaya dalam pembangunan pemukiman.
Ketegasan dalam penegakan tata ruang menjadi kunci mutlak untuk menekan risiko jatuhnya korban jiwa di wilayah rawan erupsi.
Mengingat posisi Indonesia di jalur Ring of Fire dengan 127 gunung api aktif, pengawasan tata ruang tidak boleh mengenal kompromi.Ia juga mendukung integrasi lembaga teknis kebencanaan untuk memangkas ego sektoral antar instansi.
Sinergi lintas lembaga, termasuk pelibatan TNI dan Polri, dinilai krusial agar respons mitigasi berjalan lebih linier dan sigap.
Masyarakat harus diposisikan sebagai subjek aktif dalam membangun kesadaran kolektif terhadap ancaman bencana.
Komisi V DPR RI berkomitmen memberikan dukungan anggaran penuh bagi mitra kerja pemerintah yang berfokus pada keselamatan rakyat.
Parlemen memastikan tidak akan menunda pengalokasian dana selama anggaran tersebut digunakan untuk melindungi warga dari ancaman bencana.
