Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menuntut perombakan total sistem distribusi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) demi menekan angka keracunan massal.
Ia mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera beralih dari model dapur tersentralisasi menuju sistem dapur berbasis sekolah.
Langkah drastis ini diambil menyusul catatan kelam sebanyak 50.059 korban keracunan dari 460 insiden yang tersebar di 36 provinsi hingga 2 September 2026.
Charles menilai rentetan peristiwa tersebut merupakan bukti nyata kegagalan sistemik yang memerlukan penanganan segera.”Artinya hampir semua provinsi di Republik ini pernah mengalami kasus keracunan dalam dua tahun terakhir,” ujar Charles dalam rapat kerja di Gedung Nusantara I, senayan, Kamis (3/9/2026).Peralihan ke dapur sekolah diyakini mampu memangkas durasi distribusi makanan dari proses pengolahan hingga siap santap.
Efisiensi waktu ini sangat krusial untuk mencegah paparan suhu ruang yang memicu pertumbuhan bakteri berbahaya pada makanan.
Charles merujuk pada peringatan ahli gizi bahwa makanan yang didiamkan lebih dari empat jam pada suhu kritis sangat rentan terkontaminasi.
Selain aspek keamanan pangan, sistem dapur sekolah juga diproyeksikan mampu menggerakkan roda ekonomi lokal secara lebih masif.
Sekolah dapat menyerap bahan baku secara langsung dari peternak, pasar, maupun pemasok di sekitar wilayah operasional mereka.
Terkait nasib dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah beroperasi,ia menyarankan pemerintah memberikan kompensasi ganti rugi.
“Pemerintah membayarkan sekali saja cukup, tidak lagi menjadi beban selama ini program MBG berjalan,” tegasnya.
