Tangerang Selatan – Komisi V DPR RI menekankan bahwa penyediaan hunian bagi masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tidak boleh hanya berfokus pada aspek fisik bangunan semata.
Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B. Kady, menyatakan bahwa aksesibilitas yang terintegrasi dengan layanan publik serta skema pembiayaan yang terjangkau menjadi kunci utama keberhasilan program perumahan rakyat.
Pernyataan tersebut disampaikan Hamka saat melakukan kunjungan kerja spesifik di Apartemen Samesta Mahata Serpong, Banten, Jumat (28/8/2026).
Ia menyoroti pentingnya lokasi strategis yang memudahkan mobilitas penghuni sebagai daya tarik utama bagi masyarakat.Hamka memberikan apresiasi terhadap penerapan konsep Transit Oriented Progress (TOD) yang dilengkapi dengan jembatan penghubung menuju stasiun kereta api di kawasan tersebut.
“Solusi yang diberikan oleh pengembang ini sangat bagus karena menggunakan connecting bridge,” ungkap Hamka.
Menurutnya, integrasi transportasi umum menjadi faktor penentu agar masyarakat merasa nyaman dan betah tinggal di hunian vertikal.
Selain aksesibilitas, Hamka juga menyoroti urgensi skema pembiayaan dengan bunga rendah agar cicilan rumah tidak membebani daya beli MBR.
Ia memastikan bahwa pemerintah telah memberikan keringanan melalui sistem bunga kompetitif agar target pemenuhan kebutuhan rumah dapat terealisasi.
data menunjukkan terdapat sekitar 9 juta penduduk Indonesia yang belum memiliki hunian, sementara 18 juta unit rumah lainnya masih berstatus tidak layak huni.”Berarti ada sekitar 26 juta penduduk Indonesia yang belum memiliki rumah yang layak bahkan belum memiliki sama sekali,” tegasnya.
Komisi V DPR RI berkomitmen mengawal proses verifikasi perbankan agar analisis pendapatan calon pemohon disesuaikan dengan kemampuan cicilan bulanan.
Untuk menangani hunian tidak layak huni, pemerintah juga terus mengoptimalkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah.
Program tersebut memberikan bantuan sebesar Rp20 juta per unit rumah bagi masyarakat untuk melakukan perbaikan hunian.
Hamka berharap kolaborasi antara pemerintah dan sektor perbankan terus diperkuat demi menjamin hak dasar masyarakat atas tempat tinggal yang layak.
