Jakarta – Komisi X DPR RI melayangkan kritik keras terhadap lambannya penyerapan anggaran di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) hingga penghujung Agustus 2026.
Legislator menyoroti sejumlah satuan kerja yang realisasi anggarannya masih tertahan di bawah angka 50 persen.
Kondisi ini memicu kekhawatiran mendalam mengingat tahun anggaran 2026 kini telah memasuki akhir triwulan ketiga.
Anggota Komisi X DPR RI,Ferdiansyah,menegaskan urgensi transparansi pemerintah terkait kendala yang menghambat eksekusi anggaran tersebut.”Masih ada satuan kerja yang daya serapnya di bawah 50 persen, saya ulangi, masih ada satuan kerja yang daya serapnya di bawah 50 persen,” ujar Ferdiansyah dalam rapat kerja di Gedung Nusantara I, Senayan, Senin (31/8/2026).
Data menunjukkan realisasi anggaran pada Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) baru mencapai 45,83 persen.
Performa lebih lambat terlihat pada satuan kerja lain yang hanya mampu merealisasikan anggaran sebesar 48,3 persen.
Ferdiansyah secara khusus menyoroti minimnya serapan pada program kualitas pengajaran dan pembelajaran.
Realisasi program tersebut di Ditjen GTK tercatat hanya menyentuh angka 39,65 persen.Situasi lebih memprihatinkan terjadi pada satuan kerja pendidikan vokasi serta pendidikan khusus dan layanan khusus yang masing-masing hanya mencapai 10,55 persen dan 5,68 persen.
“Ini yang perlu kita klarifikasi,jadi masih sangat di bawah,padahal ini sudah bulan Agustus,” tambahnya.
Politisi Fraksi Partai Golkar ini mendesak adanya evaluasi menyeluruh sebelum pemerintah memasuki tahun anggaran 2027.
setiap satuan kerja wajib memperbaiki perencanaan dan eksekusi program agar hambatan serupa tidak terulang kembali.
Optimalisasi anggaran harus dipandang sebagai upaya memastikan dana negara tepat sasaran demi peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat.
