Jakarta – Komisi XI DPR RI menuntut Kementerian Keuangan segera melakukan integrasi data menyeluruh demi mendongkrak optimalisasi penerimaan negara.
Langkah strategis ini dianggap sebagai instrumen krusial untuk menjamin akurasi kebijakan fiskal melalui konektivitas informasi antarlembaga.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, secara tegas meminta sinkronisasi basis data yang mencakup peramalan makroekonomi, perpajakan, kepabeanan, hingga Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP).
“Kami meminta Kementerian Keuangan lewat ditjen-Ditjen untuk memperkuat integrasi basis data peramalan makro, perpajakan, kepabeanan, dan PNBP guna menutup ruang penghindaran kewajiban fiskal,” tegas Fauzi dalam Rapat Dengar Pendapat di Gedung Nusantara I, Senayan, Senin (7/9/2026).
Sistem informasi yang terpadu diyakini mampu meminimalisir celah kebocoran fiskal yang selama ini masih menjadi tantangan serius.
Fauzi menekankan bahwa penguatan koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama agar setiap unit di Kementerian Keuangan tidak lagi bekerja secara parsial.
Sinergi antardirektorat jenderal harus terus diperkuat secara konsisten agar seluruh kebijakan fiskal berpijak pada satu basis data yang terintegrasi.
Legislator dari fraksi Partai NasDem ini menempatkan sinkronisasi lintas sektoral sebagai prioritas utama dalam tata kelola keuangan negara.
Pemerintah diharapkan mampu memetakan potensi penerimaan secara lebih transparan dan akuntabel melalui pembenahan sistem administrasi tersebut.
Langkah ini diproyeksikan akan berdampak positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak di masa mendatang.
“Optimalisasi penerimaan pun dapat dilakukan secara lebih terukur tanpa semata-mata mengandalkan peningkatan beban kepada masyarakat,” pungkasnya.
