Tangerang – Komisi XIII DPR RI menuntut otoritas imigrasi untuk meningkatkan perannya dalam memberantas sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) secara lebih agresif.
Langkah pencegahan keberangkatan di bandara dinilai tidak cukup jika hanya berhenti pada tindakan administratif semata.
Anggota Komisi XIII DPR RI, Muslim Ayub, mendesak petugas imigrasi untuk mengoptimalkan fungsi intelijen guna membongkar aktor intelektual di balik jaringan perdagangan manusia.
pihaknya menekankan agar penegakan hukum tidak hanya menyasar kurir di lapangan, melainkan mampu menjangkau perekrut, sponsor, hingga fasilitator utama.
“Siapa pemainnya? Kalau kita tahu jaringannya, ini yang harus kita ungkap,” tegas Muslim saat kunjungan kerja di Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Rabu (9/9/2026).
Data menunjukkan sebanyak 2.922 WNI telah dicegah keberangkatannya oleh Kantor imigrasi Soekarno-Hatta sejak Januari 2025 hingga Agustus 2026.
kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdhana,memastikan pihaknya terus memetakan keterlibatan aktor lokal serta penyedia dokumen palsu.
Seluruh temuan lapangan kemudian diintegrasikan ke dalam sistem pengawasan bersama Kepolisian dan BP2MI melalui Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA).Sepanjang tahun 2026, otoritas imigrasi telah memproses 174 tindakan administratif serta delapan perkara pro-justitia.
namun, Galih mengakui adanya tantangan berat dalam meningkatkan status perkara ke ranah pidana.
Hambatan tersebut meliputi minimnya alat bukti, keengganan saksi untuk memberikan keterangan, serta kompleksitas sindikat yang beroperasi lintas negara.
Anggota Komisi XIII DPR RI, Marinus Gea, menyoroti pentingnya integritas aparat dalam menghadapi tantangan di lapangan.
koordinasi lintas sektor yang jujur dan transparan menjadi kunci utama dalam memutus rantai perdagangan manusia.
Komisi XIII berharap pencegahan di bandara dapat bertransformasi menjadi instrumen strategis untuk melumpuhkan jaringan sindikat secara permanen.
