Jakarta – Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan DPR RI tengah menggodok formula fiskal baru guna menciptakan keadilan anggaran bagi wilayah kepulauan.
skema pembiayaan ini disusun sebagai solusi atas beban pelayanan publik dan tantangan geografis yang selama ini belum terakomodasi secara optimal.
Anggota Pansus, Ali Mazi, menyoroti ketimpangan distribusi Dana Alokasi Umum (DAU) yang saat ini masih terpaku pada jumlah penduduk dan luas daratan.
“Jadi DAU-nya ini yang jadi masalah, pembagian uang yang tidak berimbang karena diukur dari jumlah penduduk dan luas wilayah,” tegas Ali dalam rapat dengar pendapat umum di Kompleks Parlemen, jakarta, Senin (7/9/2026).
Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut mendesak adanya kesetaraan perlakuan fiskal antara daerah daratan dengan wilayah kepulauan.
Ia menilai biaya penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kepulauan jauh lebih mahal akibat kendala geografis yang unik.
Anggota Pansus lainnya, Siti Mukaromah, menekankan urgensi Dana Khusus Kepulauan sebagai instrumen koreksi atas beban geografis tersebut.
“Dana kekhususan diperlukan bukan sekadar tambahan anggaran saja, tetapi kita berharap sebagai koreksi atas biaya geografis kepulauan,” ujar politisi Fraksi PKB itu.
Siti mengusulkan perluasan indikator afirmasi fiskal dengan mempertimbangkan luas laut,jumlah pulau,hingga jarak antarpulau.
Ia juga mengingatkan pentingnya pembangunan infrastruktur dermaga yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat serta memperkuat konektivitas nelayan.
Pakar hukum tata negara,Jimly Asshiddiqie,turut mendukung agar pengaturan fiskal disusun berdasarkan biaya riil penyelenggaraan pemerintahan.
Sementara itu, pakar sosiologi perikanan Andi Adri Arief menyarankan agar dana tersebut difokuskan pada transformasi ekonomi melalui penguatan rantai dingin dan fasilitas pelabuhan.
Seluruh masukan tersebut kini menjadi landasan utama Pansus dalam merancang skema afirmasi yang lebih berkeadilan bagi masyarakat di wilayah kepulauan.
