Jakarta – Badan Anggaran DPR RI menuntut pemerintah segera menyusun skema cadangan terkait target penerimaan cukai Minuman berpemanis dalam Kemasan (MBDK) dalam Rancangan APBN 2027.Anggota Banggar DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit, mendesak adanya kepastian langkah antisipasi jika kebijakan tersebut kembali gagal terealisasi.
desakan ini muncul menyusul catatan buruk realisasi target cukai MBDK pada APBN 2026 yang hingga kini tidak membuahkan hasil.
Dolfie mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menutup celah defisit anggaran apabila rencana pungutan cukai tersebut kembali mangkrak di tahun depan.
Kegagalan eksekusi kebijakan pada 2026 dinilai telah berdampak langsung terhadap penurunan proyeksi pendapatan negara secara signifikan.
Pemerintah sebelumnya mematok target cukai MBDK sebesar Rp7,6 triliun pada 2026, namun realisasinya tercatat nihil.
Dalam RAPBN 2027, pemerintah kini menurunkan target penerimaan dari sektor tersebut menjadi sekitar Rp1,6 triliun.
Pihak eksekutif berdalih bahwa implementasi kebijakan masih terhambat proses koordinasi internal di bawah arahan Menteri Keuangan.
Sejumlah aspek teknis,termasuk regulasi mengenai kadar gula,garam,dan lemak pada produk,disebut masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.
Pemerintah berkomitmen untuk terus mengevaluasi rencana ini bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar kebijakan dapat berjalan optimal.
Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas target penerimaan negara tanpa mengabaikan aspek teknis di lapangan.
