Jakarta – Insiden keracunan massal yang menimpa 293 santri di Pondok Pesantren Mambaul Hikmah, Sidoarjo, memicu desakan evaluasi total terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan bahwa keselamatan penerima manfaat harus menjadi prioritas mutlak yang tidak bisa ditawar dalam pelaksanaan program tersebut.
Ratusan santri yang terpaksa dilarikan ke delapan rumah sakit akibat gejala keracunan dinilai sebagai alarm keras bagi Badan Gizi Nasional (BGN).
nurhadi menekankan bahwa pemerintah tidak boleh lagi terjebak dalam pola kerja reaktif yang hanya muncul saat musibah terjadi.
ia menuntut BGN segera melakukan audit nasional terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia sebagai langkah preventif.
Evaluasi menyeluruh wajib mencakup seluruh rantai pasok, mulai dari standar higiene dapur, kualitas bahan baku, hingga proses distribusi makanan.
Penerapan sistem pelacakan atau *traceability* yang ketat pada setiap SPPG menjadi kunci untuk melacak asal bahan baku hingga waktu konsumsi secara presisi.
Pengawasan di lapangan harus dilakukan secara nyata dan bukan sekadar formalitas administratif di atas kertas.
Koordinasi lintas sektoral antara BGN, Kementerian Kesehatan, dan BPOM perlu diperkuat demi menjamin mutu pangan yang tersalurkan.Politisi Fraksi Partai nasdem ini mendesak pemberian sanksi tegas bagi SPPG yang terbukti melanggar standar keamanan pangan.
Penyedia layanan yang bermasalah harus segera menjalani penghentian operasional untuk proses evaluasi dan perbaikan.
Bahkan, ia mendukung penuh pencabutan izin operasional bagi penyedia yang melakukan pelanggaran berat atau berulang.
nurhadi mengingatkan bahwa gizi dan keamanan pangan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.
“Jangan sampai masyarakat harus memilih antara mendapatkan gizi atau mendapatkan keamanan pangan,” tegasnya.
