Kubu raya – Komisi V DPR RI mendesak pemerintah pusat segera mengambil langkah strategis dan komprehensif guna memadamkan darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat.
Sinergi lintas sektor serta pemanfaatan teknologi cuaca menjadi instrumen utama untuk menekan eskalasi titik api yang terus meluas.
Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, menyoroti kendala berat mobilitas tim pemadam di lapangan akibat minimnya akses jalur darat yang memadai.
Keterbatasan infrastruktur tersebut memaksa petugas mengandalkan jalur sungai sebagai akses utama menuju titik api.
Operasional udara pun terhambat oleh jarak pandang yang buruk, sehingga standar keselamatan penerbangan tidak terpenuhi.
Mori menekankan urgensi optimalisasi Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai solusi krusial meski memerlukan persiapan teknis yang matang.
Integrasi seluruh jalur pemadaman menjadi harapan besar agar situasi di lapangan segera terkendali.
Legislator Erna Sari Dewi menuntut pemerintah segera menangani karakteristik lahan gambut yang menjadi pemicu utama kebakaran.
Pemerintah perlu menerjunkan ahli hidro gambut untuk memetakan titik rawan secara presisi.
Erna mengusulkan pembangunan infrastruktur jangka panjang berupa jaringan irigasi air tanah di area-area rentan.Langkah ini bertujuan menjaga kelembapan tanah gambut agar tidak mudah terbakar di masa depan.
Anggota Komisi V DPR RI lainnya, Abdul Hadi, menegaskan bahwa negara wajib hadir maksimal untuk menutupi keterbatasan personel di lapangan.
Pemerintah harus menjamin ketersediaan peralatan memadai bagi mitra kerja seperti Basarnas dalam menghadapi frekuensi bencana yang tinggi.
Abdul Hadi juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat secara aktif untuk menghentikan praktik pembukaan lahan dengan cara membakar.
edukasi berkelanjutan bagi warga menjadi elemen vital guna menghapus budaya membakar lahan secara permanen.
Komisi V DPR RI terus mendorong BMKG untuk memperkuat upaya pembuatan hujan buatan sebagai solusi mitigasi karhutla yang efektif.
