Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menuntut Badan Gizi nasional (BGN) menjamin transparansi dan keadilan bagi pelaku usaha lokal dalam operasional marketplace Programme Makan Bergizi Gratis (MBG).
Platform digital tersebut harus berfungsi sebagai instrumen pemutus rantai permainan harga, bukan justru menjadi celah bagi praktik monopoli baru.
Mekanisme verifikasi pemasok wajib disusun secara objektif agar tidak hanya berpihak pada korporasi skala besar.
Akses setara dalam rantai pasok program bernilai jumbo ini harus diberikan kepada petani, peternak, nelayan, koperasi, BUMDes, hingga pelaku UMKM lokal.
Pelaku usaha di daerah tidak boleh hanya menjadi penonton dalam ekosistem pengadaan pangan nasional.
Sistem marketplace juga harus mengintegrasikan fitur penelusuran atau traceability guna memastikan keamanan serta kualitas bahan pangan sejak dari hulu.
Integritas program sangat bergantung pada pengawasan ketat terhadap rekam jejak pemasok dan standar mutu produk yang disalurkan.
Variasi harga dan biaya logistik yang berbeda di setiap wilayah Indonesia menuntut kebijakan pengadaan yang adaptif.
Platform digital tersebut perlu menyesuaikan diri dengan kondisi pasar lokal agar tidak memicu ketimpangan ekonomi di daerah.
Keberhasilan sistem ini akan diukur dari terciptanya transparansi harga, jaminan keamanan pangan, serta dampak nyata bagi pergerakan ekonomi masyarakat lokal.
