Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk melakukan kajian mendalam sebelum merealisasikan rencana penggabungan Badan geologi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).Wacana integrasi lembaga tersebut sebelumnya digulirkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana di Istana Merdeka, Senin (7/9/2026).
Langkah ini digagas sebagai upaya strategis memperkuat sistem mitigasi bencana di Indonesia yang terletak di kawasan rawan gempa atau Ring of Fire.
Puan menyoroti adanya perbedaan mendasar terkait karakteristik tugas, fungsi, hingga skema penganggaran di antara kedua lembaga tersebut.
“Kami juga merasa bahwa ini perlu dikaji terlebih dahulu karena penganggaran dan tugasnya berbeda-beda,” tegas Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (8/9/2026).
DPR RI pada prinsipnya membuka ruang dukungan terhadap kebijakan tersebut, asalkan hasil kajian membuktikan adanya peningkatan efektivitas dalam mitigasi bencana nasional.
Puan menekankan bahwa keputusan akhir harus berpijak pada kejelasan pembagian tugas serta memberikan manfaat nyata bagi kelembagaan negara.
“Kalau memang setelah dikaji penambahan anggaran tersebut dinilai lebih efektif, tentu DPR akan mendukung hal tersebut,” imbuhnya.
Ia mengingatkan agar proses pengkajian tidak sekadar berhenti pada aspek administratif atau urusan anggaran semata.
Pemerintah wajib memastikan bahwa kebijakan integrasi ini mampu memberikan dampak signifikan bagi perlindungan masyarakat dari ancaman bencana.
“Jadi, lebih baik dikaji terlebih dahulu dan pengkajiannya juga harus memang bermanfaat,” pungkas Puan.
