Bandung – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menuntut PT bio Farma melakukan perombakan total pada ekosistem bisnis farmasi guna memutus rantai kerugian yang terus berulang.Langkah integrasi aset negara menjadi prioritas utama agar perusahaan pelat merah tersebut tidak lagi membebani fiskal nasional.
Wakil Ketua BAKN DPR RI, Herman Khaeron, menegaskan bahwa holding BUMN farmasi harus mengakhiri pola kerja yang berjalan sendiri-sendiri.
Herman menyoroti potensi besar dari 1.200 outlet Kimia Farma serta fasilitas pabrik luas milik Indofarma yang kini belum teroptimalkan.
“Padahal kita tahu ada 1.200 outlet Kimia Farma di seluruh Indonesia dan Indofarma memiliki areal pabrik yang begitu luas, pernah berjaya di eranya,” ujar Herman saat kunjungan kerja di Bandung, Kamis (10/09/26).
BAKN mengusulkan pembagian peran yang lebih spesifik, yakni menjadikan Indofarma sebagai pusat produksi bahan baku dan Kimia Farma sebagai ujung tombak sektor hilir serta klinik kesehatan.
Transformasi ini diproyeksikan mampu mendukung program pemerintah dalam memperkuat rantai pasok obat esensial dan modernisasi Puskesmas di seluruh pelosok negeri.
Selain pembenahan internal, BAKN mendorong kolaborasi strategis antara BUMN farmasi dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk memperkokoh struktur permodalan.
Restrukturisasi kinerja korporasi diyakini akan meningkatkan dividen yang berdampak positif pada kapasitas fiskal negara.
“Kalau ingin meningkat ke depan kekuatan modal BPI semakin besar, ya usahanya harus diperkuat, harus disehatkan, harus ada transformasi,” tegas Herman.
Wakil Ketua BAKN DPR RI lainnya,Amin,Ak,menambahkan bahwa pengawasan ketat ini merupakan tindak lanjut atas temuan berulang dari BPK sejak tahun 2020.
Pihaknya kini tengah memetakan kelemahan sistemik, termasuk pengendalian internal dan potensi moral hazard di dalam tubuh perusahaan.
BAKN berkomitmen penuh mengawal proses transformasi ini agar BUMN farmasi kembali memiliki daya saing tinggi dan memberikan kontribusi nyata bagi ekonomi nasional.
Herman menekankan bahwa seluruh rencana pembenahan harus segera dieksekusi secara konkret tanpa terjebak dalam diskusi berkepanjangan.
“Ayo kita jalankan, jangan sampai diskusi bagus, segala macam, tapi tidak ada yang menggembirakan,” pungkasnya.
