Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Putra Nababan, melontarkan kritik keras terhadap komposisi anggaran Kementerian Pariwisata tahun 2027 yang dinilai tidak proporsional.
Politisi tersebut menyoroti dominasi alokasi dana pendidikan yang dianggap mengesampingkan program pemberdayaan masyarakat secara langsung.
Kenaikan anggaran kementerian sebesar 10,52 persen tercatat mayoritas tersedot untuk membiayai Politeknik Pariwisata (Poltekpar).
Institusi pendidikan tersebut menguasai porsi jumbo hingga 37,45 persen dari total pagu anggaran kementerian.
Putra menilai besarnya serapan dana ini minim transparansi dan akuntabilitas di hadapan parlemen.
“Wujud dari poltekpar ini tidak pernah kelihatan, wajahnya saya tidak pernah lihat di ruang rapat ini,” tegasnya dalam Rapat Kerja di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (31/8/2026).Ia mendesak pengelola anggaran pendidikan tersebut untuk hadir memberikan penjelasan mendalam kepada DPR terkait penggunaan dana yang masif itu.
Kesenjangan anggaran semakin terlihat nyata saat dibandingkan dengan alokasi untuk Kedeputian 1, 2, dan 3 yang bersentuhan langsung dengan pelaku UMKM.
Ketiga kedeputian tersebut hanya memperoleh jatah akumulatif sebesar 6,4 persen dari total anggaran.
putra menegaskan bahwa dirinya tidak menentang sektor pendidikan.
Namun,ia mempertanyakan dampak nyata atau *outcome* dari investasi pendidikan tersebut bagi pekerja pariwisata dan pelaku UMKM di lapangan.
“Anggaran sebesar itu harus punya *outcome* nyata bagi rakyat, bukan sekadar *output* saja,” tambahnya.Ia mengingatkan kembali amanat Presiden agar APBN difungsikan sebagai instrumen perjuangan keadilan sosial.
Setiap kementerian wajib memastikan seluruh program kerja berpihak kepada rakyat sesuai dengan ketetapan dalam APBN dan Nota Keuangan.
