Jakarta – Asosiasi Kepala Desa Seluruh indonesia (AKSI) mengusulkan penundaan pemilihan kepala desa demi menjaga stabilitas nasional dan efisiensi anggaran.
Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) AKSI yang berlangsung di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, merespons positif aspirasi tersebut karena dinilai memiliki landasan argumen yang kuat untuk menjaga kondusivitas di tingkat akar rumput.
DPR RI berkomitmen menampung seluruh masukan konstruktif tersebut untuk segera diteruskan kepada pihak-pihak yang berwenang.
Dasco membuka secara resmi Rakernas ini sebagai momentum strategis untuk memperkuat peran desa sebagai pilar utama pembangunan nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah pusat kini menaruh perhatian besar terhadap pengembangan potensi desa melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
Ketua Umum AKSI, Irawadi, melaporkan bahwa organisasinya kini telah menjangkau 28 provinsi dengan ribuan desa sebagai anggota aktif.
AKSI memposisikan diri sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengadvokasi kepentingan desa secara konstruktif.
Pertemuan ini membahas sejumlah isu krusial, mulai dari penguatan ketahanan pangan nasional hingga percepatan digitalisasi desa.Diskusi utama difokuskan pada pengelolaan potensi pertanian, perkebunan, perikanan, serta optimalisasi BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih.
Menteri Desa dan PDT RI,Yandri Susanto,memaparkan program prioritas nasional bertajuk Swasembada Ekonomi Hijau dan Pangan Terintegrasi (Sehati).pemerintah juga mendorong program pengiriman pemuda desa dan pengembangan duta desa untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.
Dasco berharap rakernas AKSI mampu menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat mengakselerasi pembangunan bangsa dari sektor pedesaan.
Acara pembukaan ditandai dengan pemukulan gong oleh Sufmi Dasco Ahmad yang didampingi jajaran pimpinan DPR RI serta Menteri Desa dan PDT.
