Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mencium adanya ketidakberesan data terkait jumlah sekolah penerima bantuan revitalisasi tahun 2026 yang disodorkan Kementerian PPN/bappenas.
Legislator MY Esti Wijayati secara terbuka meragukan validitas angka 71.744 sekolah yang tercantum dalam dokumen perencanaan pemerintah tersebut.
Angka fantastis ini dinilai sangat kontradiktif dengan pembahasan sebelumnya di Komisi X DPR RI bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Dalam rapat koordinasi terdahulu, alokasi anggaran sebesar Rp14 triliun disebut hanya mampu menjangkau sekitar 11.000 sekolah.
Esti menuntut transparansi penuh dari pemerintah untuk menjelaskan perbedaan data yang sangat mencolok tersebut.
“Kita tidak menginginkan angka besar tapi kita tidak tahu faktanya,” tegas Esti dalam rapat kerja di Gedung Nusantara II, Jakarta, kamis (27/8/2026).
Ia menekankan bahwa akurasi data menjadi syarat mutlak agar indikator pembangunan pendidikan benar-benar mencerminkan realitas di lapangan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa langsung menepis keraguan tersebut dengan mengklaim bahwa data 71.744 sekolah adalah valid.
Purbaya berdalih jumlah tersebut merupakan akumulasi dari penambahan anggaran yang dilakukan hingga penghujung tahun 2026.
Pihak Kemenkeu menyatakan kesiapan penuh untuk menyerahkan rincian data sekolah penerima bantuan kepada legislatif guna proses verifikasi.
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, segera menginstruksikan Komisi X untuk melakukan sinkronisasi data bersama Kemendikdasmen dan Ditjen Anggaran Kemenkeu.
Langkah verifikasi ini menjadi krusial untuk memastikan keselarasan antara paparan Bappenas dengan realisasi anggaran di lapangan.
Banggar DPR RI tidak segan membawa persoalan ini ke tingkat Panitia kerja (Panja) jika ditemukan ketidakcocokan data yang signifikan.
Revitalisasi sekolah dan madrasah sendiri telah ditetapkan pemerintah sebagai prioritas utama dalam sektor pendidikan.
Program ini merupakan bagian dari alokasi anggaran pendidikan 2027 yang mencapai angka jumbo sebesar Rp820,9 triliun.
Dana tersebut juga diproyeksikan untuk mendukung pembangunan Sekolah Unggulan Terintegrasi serta Sekolah Rakyat di seluruh penjuru tanah air.
