Jakarta – Komisi XII DPR RI menuntut Kementerian ESDM mempercepat proses penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sektor pertambangan batubara demi menjamin ketahanan energi nasional.
Desakan tersebut muncul dalam rapat kerja bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Anggota Komisi XII DPR RI,Rokhmat Ardiyan,menegaskan bahwa kelancaran operasional BUMN tambang menjadi kunci krusial untuk menghindari gangguan pada sektor ketenagalistrikan.
Rokhmat mewanti-wanti agar hambatan administratif dalam RKAB tidak berujung pada krisis listrik yang merugikan masyarakat luas.Ia secara khusus menyoroti keluhan operasional yang dialami PT Vale Indonesia serta sejumlah BUMN lainnya.
legislator tersebut mendesak pemerintah agar lebih cermat dalam memproses perizinan guna menjaga stabilitas rantai pasok batubara.Menanggapi sorotan tersebut, menteri ESDM Bahlil Lahadalia membantah adanya kebijakan pemotongan kuota RKAB bagi perusahaan pelat merah.
Bahlil memastikan pemerintah tetap memberikan kuota kepada BUMN, seperti PT Bukit Asam dan PT Antam, sesuai dengan regulasi yang berlaku.Terkait PT Vale Indonesia, ia menjelaskan bahwa kementerian justru memberikan penambahan kuota secara bertahap berdasarkan evaluasi kinerja perusahaan.
Bahlil juga mengklarifikasi bahwa pemadaman listrik di wilayah Sulawesi tidak memiliki kaitan dengan masalah RKAB batubara.
Ia mengungkapkan bahwa penurunan debit air pada Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) menjadi penyebab utama gangguan pasokan listrik di daerah tersebut.
Kementerian ESDM berkomitmen penuh untuk terus mengawal pasokan batubara bagi pembangkit PLN guna mencegah potensi kelangkaan energi.
Pemerintah menjamin tata kelola RKAB akan terus dijalankan secara transparan dan adil bagi seluruh pelaku industri pertambangan.
